DALAM negara demokratis, mengemukakan pendapat di muka umum adalah suatu keniscayaan. Aksi unjuk rasa merupakan hak dasar bagi setiap warga negara dan dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 serta UU No 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Menjelang Pemilu 2009, intensitas aksi unjuk rasa semakin meningkat dan terlihat represif. Di sisi lain, kebebasan ini sering mengarah pada aksi anarkistis dan mengganggu ketertiban umum. Karena alasan tersebut pemerintah berencana membuat aturan yang lebih ketat untuk meminimalisasi dampak negatif aksi unjuk rasa. Tetapi, sebelum merealisasikan rencana itu, pemerintah seharusnya melakukan beberapa hal.

Pertama, mengevaluasi implementasi di lapangan dan sosialisasi UU No 9/1998 kepada masyarakat sudah berjalan maksimal. Kedua, evaluasi juga dilakukan terhadap peran dan kinerja kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa serta dalam menindak pengunjuk rasa. Kepolisian masih bersikap diskriminatif. Ada pelaku unjuk rasa yang tak sesuai dengan ketentuan ditindak, namun ada pula yang dibiarkan. Ini dapat mendorong tumbuhnya opini bahwa memang aparat menerapkan politik diskriminatif dalam menangani unjuk rasa.

Aksi-aksi unjuk rasa damai yang pelakunya kemudian ditangkapi, tetapi ada juga aksi unjuk rasa lain yang pelakunya tidak ditangkapi. Dengan dua hal tersebut,aturan baru untuk memperketat aksi unjuk rasa tidak perlu lagi dikeluarkan.Dalam UU No 9/1998 sudah sangat jelas mengatur hak dan kewajiban warga negara yang ingin melakukan aksi unjuk rasa maupun hak dan kewajiban pemerintah, dalam hal ini Kepolisian. Bentuk, tata cara, dan tempat penyampaian pendapat di muka umum pun sudah sangat jelas dan rinci diatur dalam UU ini.

Sebenarnya dampak negatif dari aksi unjuk rasa selama ini dapat ditekan dengan sosialisasi secara masif dan kontinu sehingga masyarakat bisa lebih dewasa lagi dalam aksi unjuk rasa. Komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan setiap elemen masyarakat perlu ditingkatkan agar tidak terjadi hal-hal yang mengarah pada tindakan anarkistis dan represif.